Bank Syariah Matahari Resmi Beroperasi Setelah Dapat Izin OJK

TVPchannel.co.id, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengumumkan bahwa Bank Syariah Matahari telah mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 18 Juni 2025. Izin ini tertuang dalam Surat Keputusan OJK Nomor KEP-39/D.03/2025.  

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengimbau seluruh jajaran persyarikatan untuk mendukung penuh bank syariah ini. Menurutnya, Bank Syariah Matahari adalah lembaga keuangan milik Muhammadiyah yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi umat.  

Anwar mendorong seluruh struktur Muhammadiyah, termasuk Organisasi Otonom dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi, untuk serta menggunakan layanan bank tersebut.  

"Menempatkan dana seperti tabungan dan deposito, memanfaatkan layanan keuangan, hingga mengelola transaksi kelembagaan melalui Bank Syariah Matahari adalah bentuk kontribusi nyata," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Sabtu (12/7/2025).  

Anwar juga meminta pimpinan wilayah dan daerah Muhammadiyah gencar melakukan sosialisasi agar bank ini dapat menjangkau masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa Bank Syariah Matahari bukan hanya alat pengelolaan keuangan, tetapi juga bagian dari dakwah ekonomi syariah.  

"Bank ini diharapkan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam," tambahnya.  

Bank Syariah Matahari merupakan hasil konversi dari BPR Matahari Artadaya milik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), yang sebelumnya beroperasi secara konvensional. Kini, lembaga ini resmi beroperasi sebagai BPR Syariah Matahari atau Bank Syariah Matahari (BSM).  

Konversi ini adalah bagian dari upaya Muhammadiyah memperluas jaringan perbankan syariah. Hingga pertengahan 2025, Muhammadiyah telah mengelola sekitar 10 BPR Syariah di berbagai daerah.  

Langkah ini sejalan dengan komitmen Muhammadiyah membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif, adil, dan memberdayakan masyarakat. Bank Syariah Matahari diharapkan menjadi pusat layanan keuangan umat sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.